RKL

KATA PENGANTAR

Studi AMDAL Pembangunan PLTU yang berada di daerah Pelabuhan Suka Mandiri merupakan upaya mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan, dimana di dalamnya dilakukan identifikasi dampaka terhadap lingkungan hidup yang mungkin timbul akibat Pembangunan PLTU, baik dampak negative maupun dampak positif. Dari kajian ini akan dihasilkan alternatif pemecahan berupa pelaksanaan pengelolan lingkungan dan pelaksanaan pemantauan lingkungan, sehingga dampak negatif dapat dihindarkan atau diminimalkan, sedangkan dampak positif dapat dioptimalkan.

Dokumen RPL ini berisikan mengenai rencana pengelolan lingkungan hidup yang akan dilakukan terhadap dampak besar dan penting yang ada pada studi ANDAL.

Kami menyadari bahwa Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) yang kami susun ini bukanlah akhir dari upaya pengelolaan lingkungan, namun justru merupakan awal dari upaya pengelolaan lingkungan yang akan kami terapkan di daerah pemabangunan PLTU. Semoga rangkaian dokumen studi AMDAL Pembangunan PLTU ini bermanfaat bagi pemrakarsa, pengelola kegiatan dan instansi terkait dalam upaya untuk mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan.

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ………………………………………………. i

DAFTAR ISI …………………………………………………………. ii

BAB I. PENDAHULUAN ………………………………………….. 1

1.1. Latar Belakang Penyusunan RKL ………………. 1

1.2. Tujuan dan Kegunaan RKL ………………………. 2

1.3. Lokasi Pengelolaan ………………………………… 3

BAB II. LINGKUP DAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN

LINGKUNGAN …………………………………………………….. 4

2.1.1. Pendekatan Teknologi …………………………. 4

2.1.2. pendekatan Sosial Ekonomi ………………….. 6

2.1.3. Pedekatan Institusi ………………………………. 7

BAB III. PELAKSANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN …. 8

BAB IV. PENGAWAS PELAKSANA PENGELOLAAN

LINGKUNGAN………………………………………………………. 9

DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………

LAMPIRAN …………………………………………………………….

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan RKL

Guna mendukung program pemerintah Republik Indonesia tentang Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan, dan sesuai dengan Undang – undang No. 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup dan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, maka pembangunan PLTU PT. Terang Benderang di wilayah Pelabuhan Suka MAndiri telah menyusun Studi Penyajian Evaluasi Lingkungan (PEL).

Rencana pembangunan PLTU PT. Terang Benderang dengan kapasitas 2×7,5 MW berada di sebelah barat Kawasan Pelabuhan Suka Mandiri lokasinya sekitar 8km dari Jalan Arteri Semarang Suka Mandiri dan sekitar 12 km dari kawasan industri PT. Terang Benderang. Diharapkan pembangunan PLTU PT. Terang Benderang dapat dioperasikan dalam jangka waktu yang tidak terbatas dengan melakukan pemeliharaan secara periodik.

Rencana pengelolaan lingkungan ini merupakan pedoman bagi Pemprakarsa dalam menangani dampak timbul dan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan guna melestarikan lingkungan hidup.

Dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan ini disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

a. Undang-undang nomor 4 tahun 1982, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Infomasi dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

c. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1986, tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

d. Keputusan Menteri Negara KLH No. KEP-03/MENKLH/II/1991, tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan yang Sudah Beroperasi.

e. Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Jawa Tengah No. 660.1/26/1990, tanggal 1 Juni 1990, Tentang Baku Mutu Lingkungan bagi Propinsi Jawa Tengah.

Dari hasil studi Penyajian Evaluasi Lingkungan pembangunan PLTU PT. TERANG BENDERANG, diketahui bahwa dampak yang timbul akibat kegiatan pengoperasian terhadap lingkungan adalah :

a. Fisik

Bising dan terjadinya sedimentasi

b. Aspek Biologi

Kerusakan ekosistem baik flora maupun fauna akibat pengurukan wilayah pantai.

c. Sosial Ekonomi dan Sosial Budaya

Komponen yang terkena dampak negatif adalah kesehatan masyarakat, persepsi dan amenitas. Sedangkan komponen yang terkena dampak positif adalah adanya pengembangan industri dan membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar.

Dengan diketahuinya dampak negatif maupun positif akibat adanya aktivitas terhadap lingkungan, maka dapat disusun rencana pengelolaan lingkungan untuk menanggulangi dapat negatif dan untuk mengoptimalkan dampak positif, yang difokuskan pada pengendalian sumber dampak.

1.2. Tujuan dan Kegunaan

a. Tujuan dibangunnya PLTU PT. TERANG BENDERANG adalah,

· Untukmemenuhi rencana pembangunan kawasan industri.

· Pengembangan wilayah Industri dengan dibangunnya PLTU PT. TERANG BENDERANG.

· Memanfaatkan sebagai penyedia listrik untuk masyarakat dan kawasan industri disekitarnya.

b. Kegunaan dan keperluan pembangunan PLTU PT. TERANG BENDERANG. Sejalan dengan perkembangan penduduk dan aktivitas pada berbagai sektor seperti industri, pariwisata, real estate, kebutuhan akan sumber energi listrikpun mengalami peningkatan.

1.3. Lokasi Pengelolaan

Lokasi pengelolaan lingkungan dilakukan di dalam yaitu ditekankan pada penanganan limbah bahan bakar dan pengendalian kualitas udara emisi. Dan di luar di tekankan pada keselarasan hubungan antara pengelola dengan masyarakat, selain itu juga meyakinkan masyarakat akan manfaat adanya pembangunan

BAB II

LINGKUP DAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Pembuatan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) untuk kegiatan pembangunan PLTU PT. Terang Benderang berkapasitas 2 X 7,5 MW disusun melalui 3 pendekatan yaitu pndekatan teknologi, ekonomi, dan institusi.

2.1 Pendekatan Teknologi

Pendekatan teknologi yang dilakukan untuk menanggulangi/memperkecil dampak negative yang timbul akibat kegiatan pembangunan PLTU PT. Terang Benderang pada tahap kontruksi, operasional, maupun pasca operasi meliputi :

A. Pada tahap kontruksi, kegiatan yuang dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kmponen lingkungan adalah pembebasan lahan. Upaya pengelolaan lingkungan untuk mencegah terjadinya keresahan pemilik lahan adalah dengan jalan memberikan ganti rugi lahan yang sesuai (disepakati kedua belah pihak) melalui kordinasi pemerintah daerah setempat.

B. Pada tahap kontruksi kegiatan yang mempunyai dampak terhadap lingkungan yaitu kegiatan mobilisasi alat dan bahan. Kegiatan pembangunan dermaga dan breakwater serta kegiatan pengerahan tenaga kerja.

Pendekatan teknologi pada kegiatan mobilisasi alat dan bahan meliputi :

· Penyiraman jalan untuk memperkecil resuspensi debu akibat kegiatan transportasi dan mengoperasikan kendaraan yang layak jalan dan telah lulis uji emisi dari instansi terkait (Dinas Perhubungan), dengan mempergunakan truk tangki air sehingga jalan raya bebas dari butiran-butiran tanah

· Membatasi laju kendaraan sehingga debu tidak bertebangan ke udara.

· Untuk mengurangi intensitas kebisingan dilakukan dengan cara pembatasan aktivitas mobilisasi hanya pada siang hari saja

· Upaya menanggulangi gangguan kemacetan lalu lintas dilaksanakan dengan mengatur lalu lintas perjalanan kendaraan proyek tidak pada waktu jam sibuk, frekuensi angkutan diatur dan disesuaikan dengan kepadatn yang dilalui, peningkatan disiplin pengemudi pryek dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas.

· Memperbaiki sarana jalan yang rusak akibat beroperasinya kendaraan yang berat

· Membuat tangki septik untuk mnampung limbah cair pada pekerja proyek

C. Pada tahap operasi kegiatan yang dapat menimbulkan dampak negatif adalah kegiatan pembongkaran batubara, penimbunan batubara serta penimbunan abu dan pengoperasian unit pembangkit.

Pendekatan teknologi untuk pengelolaan dampak pembongkaran batubaraterhadap gangguan alur pelayaran adalah cara memasang rambu-rambu keselamatan dan kelancaran pelayaran. Untuk mencegah pelayaran terhadap perairan Laut akibat tumpaha batubara pada waktu dilakukan pembongkaran maka kapal-kapal pengangkut batubara tersebut diwajibkan untuk melengkapi fasilitas tempat penampungan tumpahan pada tepi kapal.

Pendekatan teknologi untuk pengelolaan dampak negatif kegiatan penimbunan batubara dan penimbunan abu adalah :

· Infiltrasi air lindi ke dalam tanah/air tanah dicegah dengan cara melapisi dasar dan dinding tempat penimbunan batubara dan abu denga lapisan lempung bentonit dan geomembran

· Peningkatan kadar debu di udara di cegah dengan penyiraman dan pembuatan green belt

Pendekatan teknologi untuk pengelolaan dampak negatif pengoperasian unit pembangkit adalah :

· Emisi gas buang dari pembakaran batubara dikendalikan dengan memasang alat untuk mengurangi debu di udara ambien, sdangkan pengendalian NO2 dan SO2 menggunakn alat prose catalic

· Limbah bahn temperaturnya diturunkan melalui saluran dan kolam pendingin sebelum dibuang kelaut.

· Limbah cair regenerasi/demineralisasi diolah dengan metode koagulasi

· Ceceran limbah dicegah dengan menggunakn sarana ”Oil Catcher”

· Kebisingan yang timbul dari operasional turbin, boiler, dan pompa diturunkan dengan memasang sekat peredam suara untuk melokalisasi sumber kebisingan serta menanam pohon sebagai “great barrier”

· Getaran yang ditimbulkan oleh operasional turbin dikendalikan dengan jalan membuat pondasi sampai kedalaman tanah keras dan dilengkapi dengan lapisan pelindung streoform untuk meredam pengaruh getaran

Pendekatan teknologi untuk mencegah kemungkinan timbulnya banjir ke lokasi sekitarnya adalah dengan jalan membuat saluran drainase di sekelling PLTU dan debit airnya dibuang ke Perairan Laut

2.2 Pendekatan Sosial Ekonomi

Pendekatan social ekonomi digunakan untuk mencegah terjadinya pengeluaran biaya yang berlebihan atau yang tidak direncanakan serta untuk mencegah timbulnya keresahan masyarakat.

A. Pada tahap prakontruksi, pengelolaan dampak negative kegiatan pembebasan lahan terhadap keresahan sosial adalah dengan cara memberikan ganti rugi yang memadai serta melakukan sosialisasi masyarakat melalui koordinasi pemerinta daerah setempat.

B. Pada tahap kontruksi kegiatan pengerahan tenaga kerja dapat menimbulkan dampak berupa ketidakpuasan masyarakat. Pendekatan social ekonomi yang dapat dilakukan adalah :

Ø Menginformasikan dan / atau mengkoordinasikan kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan PLTU.

Ø Sebisa mungkin mengutamakan rekruitment tenaga kerja lokal PLTU

Ø Pengupahan sesuai dengan standar berlaku bagi PLTU

Ø Kerjasama dalam penyediaan tempat tinggal bagi pekerja PLTU

C. Pada tahap operasi, peluang kerja dan peluang usaha dapat menimbulkan ketidakpuasan penduduk lokal. Pendekatan yang dilakukan adalah :

Ø Menginformasikan dan / atau mengkoordinasikan kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan PLTU.

Ø Sebisa mungkin mengutamakan rekruitment tenaga kerja lokal PLTU

Ø Pengupahan sesuai dengan standar berlaku bagi PLTU

Ø Kerjasama dalam penyediaan tempat tinggal bagi pekerja PLTU

D. Pada tahap pasca operasi, pemutusan hubungan kerja dapat menimbulkan dampak negatif.pendekatan sosial ekonomi yang dapat dilakukan adalah :

· Mengupayakan teknis tunjangan khusus sesuai dengan kondisi dan situasi di masa yang akan datang

· Meningkatkan skill anggota keluarga para pekerja yang akan memasuki masa akhir kerja mereka di PT. Terang Benderang

2.3 Pendekatan Institusi

Pengelolaan lingkungan tidak cukup dilaksanakan hanya dengan dua aspek tersebut diatas tetapi memerlukan suatu mekanisme koordinasi antara pemrakarsa dengan instansi lainnya melalui pendekatan institusi. Pendekatan institusi yang akan dilaksanakan meliputi :

a. Pembentukan institusi/wadah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan yang didalamnya duduk wakil-wakil dari pemrakarsa, desa (tokoh formal) dan masyarakat.

b. Pemrakarsa akan selalu berkoordinasi dengan institusi terkait baik di tingkat pusat maupun daerah. Kordinasi di tingkat pusat melalui Direktorat Jenderal Listrik dan Pengembangan Energi dalam hal-hal yang berhubungan dengan masalah teknis.

c. Koordinasi dengan instansi-instansi yang terkait.

d. Untuk perolehan tanah/lahan sebelum pembebasan tanah, pemrakarsa akan melakukan pengajuan ijin lokasi kepada Bupati setempat, selanjutnya diikuti dengan pesertifikatan tanah (untuk memperoleh pemilikan tanah/lahan) sehingga memperoleh sertifikasi.

e. Dalam pembangunan jetty ynag dipilih, maka pemrakarsa akan segera mengajukan perijinan yang terkait dengan pembangunan pelabuhan khusus.

f. Pemrakarsa menjamin akan melaksanakan peraturan-peraturan dalam bidang lingkungan hidup baik peraturan yang bersifat nasinal maupun lokal.

BAB III

PELAKSANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN

PT. TERANG BENDERANG sebagai pemprakarsa proyek bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan, sebatas dampak yang terjadi terhadap lingkungan adalah akibat adanya aktivitas PLTU PT. TERANG BENDERANG.

Untuk mengoptimalkan pengelolaan lingkungan, terutama yang berkaitan dengan limbah baik yang cair atau padat, maka pengelolaan lingkungan ini ditangani oleh departemen tersendiri.

Departemen lingkungan ini dipimpin oleh Kepala Departemen lingkungan yang berada di bawah Manager Produksi. Kepala Departemen bertanggung jawab kepada Manager Produksi atas pengelolaan lingkungan dan mutu limbah yang dikeluarkan oleh proyek.

Dalam melaksanakan Pengelolaan lingkungan ini PT. TERANG BENDERANG akan bekerja sama dengan instansi-instansi terkait seperti Kanwil Departemen Perairan, Departemen Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, BPPI dan sebagainya. Instansi-instansi terkait ini bertindak sebagai pembina dan tempat konsultasi dari pemprakarsa untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi.

Dengan adanya kerjasama yang baik antara PT. TERANG BENDERANG dengan Instansi-instansi terkait diharapkan pengelolaan lingkungan dapat berjalan dengan baik dan optimal. Sehingga dampak negatif yang ditimbulkan dapat ditekan sekecil mungkin dan dampak positif dapat lebih ditingkatkan.

BAB IV

PENGAWAS PELAKSANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Realisasi Pengelolaan Lingkungan di lingkungan PLTU PT. Terang Bemderang dilakukan secara terus menerus, dengan mengutamakan pengelolaan limbah lumpur (pengendapan), dan juga kebisingan akibat pengoperasian pompa-pompa dan pintu air.

Selain pengelolaan di atas juga dilakukan upaya penanganan dampak terhadap masalah sosial yang berupa ketenagakerjaan, pola hubungan sosial, amenitas dan persepsi masyarakat dengan selalu mengadakan pertemuan secara berkala dengan pamong masyarakat untuk mendapatkan titik temu bila ada permasalahan sehingga tidak timbul konflik yang berkepanjangan.

Dalam pelakasanaan Pengelolaan Lingkungan pemprakarsa bekerjasama dengan jajaran Instansi yang berperan sebagai pengawas yaitu BKLH Tingkat I Propinsi Jawa Tengah, Dinas Perairan, BAPEDAL Daerah dan Pemda Tingkat II Kota Semarang.

Pengawasan pengelolaan yang dilakukan oleh BKLH dan BAPEDAL difokuskan terhadap dampak proyek terhadap lingkungan di luar lokasi proyek. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh Depnaker difokuskan pada karyawan proyek terutama yang menyangkut K3.

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: